MIMIKA BERKABAR – Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) Blok Wabu.
Penegasan ini disampaikan di tengah perhatian publik yang meningkat terkait status izin pertambangan tersebut.
Bahlil menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada pembukaan Musda II DPD Golkar Papua Tengah di salah satu hotel di Timika, Jumat (7/11/2025).
Ia menyadari pentingnya transparansi informasi terkait isu-isu strategis seperti Blok Wabu, terutama bagi masyarakat Papua Tengah.
“Ini supaya media tahu dan bisa menyampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai ada kabar burung yang macam-macam dan menimbulkan keresahan,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal itu, Bahlil mengakui bahwa beberapa hari lalu dirinya didatangi oleh Anggota DPRP Papua Tengah yang menanyakan tentang izin tambang, termasuk Blok Wabu.
Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari para wakil rakyat terhadap perkembangan isu ini.
Bahlil menambahkan bahwa proses perizinan pertambangan, termasuk Blok Wabu, memerlukan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, lingkungan, dan negara.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses perizinan ini berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (Red)
Komentar