MIMIKA BERKABAR.COM– Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di wilayah pesisir hingga pedalaman yang sulit dijangkau.
Langkah ini menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan akses kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat Mimika, tanpa terkecuali.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Godfried Maturbongs, mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah proyek pembangunan fasilitas kesehatan tengah memasuki tahap review bersama konsultan perencanaan.
Proses ini dilakukan sebelum konstruksi dimulai, guna menyesuaikan kembali nilai pekerjaan, perencanaan teknis, dan harga material dengan kondisi terkini.
“Pembangunan ini harus tetap berjalan. Namun, sebelum masuk ke tahap konstruksi, seluruh perencanaan perlu direview agar sesuai dengan kondisi dan harga saat ini,” ujar Godfried saat ditemui di Hotel Horison Dina pada Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, penyesuaian ini penting mengingat adanya kenaikan harga barang yang cukup signifikan sejak perencanaan awal dilakukan pada rentang tahun 2020 hingga 2025.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga menggandeng Kejaksaan untuk memberikan pendampingan administratif. Pendampingan ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan konstruksi, sebagai langkah preventif terhadap potensi kerugian negara.
Salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan di Mimika adalah kondisi geografis yang luas dengan medan berat menuju puskesmas-puskesmas di pedalaman.
Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk penyediaan layanan transportasi udara dan perairan.
Transportasi udara, yang menggunakan skema kontrak, difungsikan untuk
:· Memobilisasi tenaga kesehatan ke wilayah terpencil.
· Mendistribusikan logistik dan obat-obatan ke puskesmas pedalaman.
· Melayani evakuasi darurat (medical emergency) bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat.
Setiap puskesmas pedalaman akan mendapatkan alokasi slot penerbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayahnya masing-masing.
Dengan demikian, tidak ada lagi alasan keterbatasan akses bagi masyarakat di pelosok untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Selain pembangunan fisik dan transportasi, Dinas Kesehatan juga memfokuskan perhatian pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya dalam penanganan penyakit Tuberkulosis (TBC).
Hingga tahun 2026, Kabupaten Mimika menargetkan capaian penemuan kasus TBC sebesar 90 persen. Target ini akan diupayakan melalui skrining aktif yang dilakukan tenaga kesehatan hingga ke tengah-tengah masyarakat, bukan sekadar menunggu pasien datang ke puskesmas.
Godfried juga mengimbau masyarakat untuk mengubah paradigma terhadap penderita TBC.
“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, TBC bukan lagi aib yang harus disembunyikan. Ini adalah penyakit menular yang bisa disembuhkan asalkan diperiksa sejak dini dan diobati secara rutin,” tegasnya.
Ia menambahkan, skrining kontak erat bagi keluarga serumah juga sangat penting dilakukan guna memutus mata rantai penularan.Menutup pernyataannya, Godfried menegaskan komitmen Dinas Kesehatan untuk terus hadir melayani masyarakat di mana pun mereka berada.
“Pelayanan kesehatan harus hadir di mana pun masyarakat berada, baik di kota, pesisir, maupun pedalaman. Jarak dan kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang. Kami akan terus bekerja keras agar setiap warga Mimika mendapatkan haknya atas layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan berbagai terobosan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika optimistis dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan merata di seluruh penjuru daerah. (Red)
Komentar