MIMIKABERKABAR.COM-Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Timika membahas dampak pembukaan hutan di Papua terhadap masyarakat adat, perempuan, dan lingkunganDalam diskusi tersebut, Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace, Rossy You, menyoroti berbagai kebijakan pembangunan dan investasi yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.
Menurut Rossy, meski Papua memiliki Otonomi Khusus yang mengatur hak masyarakat adat, namun hingga kini banyak kebijakan terkait investasi dan pembukaan lahan masih dikendalikan pemerintah pusat.
“Masyarakat adat sering tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Perempuan-perempuan Papua juga tidak didudukkan bersama, padahal mereka yang setiap hari hidup sangat dekat dengan alam,” ujar Rossy You,Jumat (22/5/2026).
Ia mengatakan masyarakat adat juga belum mendapatkan keterbukaan informasi terkait proyek-proyek besar yang masuk ke Papua. Rossy menilai pembukaan hutan dalam skala besar di Papua Selatan lebih berorientasi pada kepentingan industri dibanding kebutuhan masyarakat adat setempat.
“Kita bicara soal energi dan pembangunan, tetapi masyarakat adat justru hanya menjadi objek. Wilayah adat mereka dipakai untuk kepentingan global,” katanya.
Rossy menambahkan pengakuan wilayah adat dan skema hutan adat maupun hutan desa dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga wilayah masyarakat adat di Papua.
Sementara itu, Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Sevianto Pakiding menilai film dokumenter “Pesta Babi” menjadi gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat Papua di tengah pembangunan dan perubahan lingkungan.
“Film ini memperlihatkan realitas Papua secara terang benderang dan menjadi karya dokumenter yang sangat kuat,” ujar Sevianto.
Di sisi lain, Ketua Jurnalis Perempuan Mimika Linda Bubulangi menyoroti dampak pembukaan hutan terhadap perempuan dan anak-anak Papua. Menurutnya, perempuan Papua memegang peran penting dalam menjaga budaya dan kehidupan keluarga, namun sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Ketika hutan hilang, perempuan Papua juga kehilangan sumber kehidupan. Mereka harus memikirkan tempat tinggal, pendidikan anak, sampai kesehatan keluarga,” pungkas Linda Bubulangi. (Red)
Komentar