MIMIKA BERKABAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Tengah melakukan “sidak” terhadap anggaran Kabupaten Mimika.
Pemeriksaan kepatuhan belanja daerah ini akan menyoroti secara khusus alokasi untuk belanja barang dan modal.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Malissa membenarkan kedatangan tim BPK.
“Benar, tim BPK Provinsi Papua Tengah telah tiba di Timika dengan membawa surat tugas,” ujarnya usai apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (13/10/2025).
Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 50 hari, dimulai hari ini. Periode yang diperiksa mencakup tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2025.
Marthen menjelaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan ini berbeda dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“LKPD itu sifatnya umum. Pemeriksaan kepatuhan ini lebih detail, menelisik belanja yang ada di dalam LKPD,” jelasnya.
Untuk kelancaran pemeriksaan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika diminta menyiapkan dokumen terkait, termasuk Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Harga Satuan (SHS), serta dokumen belanja barang, jasa, dan modal.
“OPD harus menyiapkan dokumen, termasuk standar harga satuan, serta dokumen belanja barang, jasa, dan modal,” imbuh Marthen.
Pemkab Mimika berharap pemeriksaan ini berjalan baik dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah. (red)
Komentar