JOMBANG, MIMIKA BERKABAR.COM- Upaya memperkuat perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia memasuki babak baru dengan diresmikannya Desk Ketenagakerjaan Polri di tingkat Kepolisian Resor (Polres).
Program ini diharapkan memperluas akses pengaduan dan memperkuat penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah.Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Yudha Noya, S.T_ bersama salah satu pengurus Inti Adriansyah dan juga Ketua PC FSP KEP SPSI Kabupaten Mimika, Abraham Deda Kehadiran ketiganya menjadi bagian dari momentum penguatan sinergi antara serikat pekerja dan institusi kepolisian dalam mendorong perlindungan hak serta kepastian hukum bagi pekerja.
Peresmian Desk Ketenagakerjaan Polri tingkat Polres dilaksanakan di Polres Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (17/10/2026), dengan melibatkan jajaran pimpinan kepolisian dari berbagai daerah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari perluasan layanan Desk Ketenagakerjaan yang mencakup 35 satuan kewilayahan di 14 Polda. Dalam agenda tersebut, sebanyak 35 Kapolres dan Kapolresta turut mengikuti peresmian, termasuk Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, S.I.K., M.Tr.Mil., M.Han., dari Polda Papua Tengah.
Perluasan layanan tersebut diharapkan semakin mendekatkan akses perlindungan dan penanganan persoalan ketenagakerjaan kepada pekerja di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Mimika yang memiliki aktivitas industri pertambangan berskala besar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Kapolri yang memperluas Desk Ketenagakerjaan hingga ke tingkat kewilayahan.
Menurutnya, keberadaan layanan tersebut diharapkan mempercepat penanganan persoalan ketenagakerjaan yang selama ini membutuhkan proses panjang.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Dr. H. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., C.I.R.R.,_ menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Sinergi antara kepolisian, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dinilai menjadi faktor penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.
Melalui momentum ini, diharapkan Desk Ketenagakerjaan Polri dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai saluran pengaduan dan penanganan persoalan ketenagakerjaan, sehingga pekerja di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Mimika dan lingkungan industri pertambangan, memperoleh akses perlindungan yang semakin baik.
Ketua PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia, Yudha Noya, S.T., menyampaikan apresiasi atas langkah Polri dalam memperluas layanan Desk Ketenagakerjaan hingga ke tingkat Polres.
Menurutnya, kehadiran layanan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja sekaligus membangun hubungan industrial yang lebih adil dan harmonis.
“Bagi kami, Desk Ketenagakerjaan bukan hanya sekadar tempat menyampaikan pengaduan, tetapi diharapkan menjadi ruang bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum ketika menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
Kami berharap setiap laporan dapat ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Yudha Noya.
“Kami berharap kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja, termasuk di Kabupaten Mimika dan sektor pertambangan. Serikat pekerja siap mendukung upaya membangun hubungan industrial yang kondusif, dengan tetap memperjuangkan hak-hak pekerja secara bermartabat dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Salam solidaritas dari keluarga besar PUK SP KEP SPSI PT Freeport Indonesia
SP KEP SPSI BERDIRI TEGAK DI GARIS PERJUANGAN YANG TERDEPAN. (Red)
Komentar