MIMIKA BERKABAR – Petani cabai di Mimika menjerit akibat harga jual yang tidak stabil dan cenderung merugikan.
Menanggapi keluhan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Mimika, Yulius Koga bergerak cepat menyiapkan strategi untuk menstabilkan harga dan memastikan kesejahteraan petani.
Kondisi ini mencuat setelah petani cabai di SP 6 Naena Muktipura mengungkapkan bahwa tengkulak hanya berani membeli cabai mereka dengan harga Rp. 55 ribu per kilogram. Harga ini jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp. 100 ribu, bahkan sempat menembus Rp. 120 ribu per kilogram.
Yulius Koga menyatakan bahwa ada indikasi permainan harga oleh distributor atau pengepul yang memanfaatkan situasi. Untuk mengatasi masalah ini, DKP Mimika telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar hasil panen petani binaan dapat langsung didistribusikan ke kios pangan milik DKP.
Kios ini, yang telah beroperasi selama tiga tahun menjadi wadah bagi produk-produk dari komunitas binaan termasuk petani dari Dinas Pertanian, peternak ayam petelur, dan kelompok pengolahan makanan lokal.
“Kios ini adalah solusi untuk memutus rantai distribusi yang panjang dari petani ke pasar. Dengan demikian, produk dari petani dapat dijual dengan harga yang lebih kompetitif,” jelas Yulius Koga Jumat (17/10/2025).
Yulius Koga juga berencana untuk mensosialisasikan mekanisme distribusi hasil panen kepada petani di SP 6, terutama saat program Gerakan Pangan Murah diadakan.
Ia menegaskan bahwa DKP Mimika akan mengevaluasi kerja sama dengan distributor jika terbukti melakukan praktik curang.
“Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dugaan permainan harga. Kami juga menghimbau petani cabai untuk tidak terburu-buru menjual hasil panen ke distributor, karena hal ini bisa merugikan mereka,” tambahnya.
Para petani diharapkan dapat membawa langsung hasil panen mereka ke kios pangan DKP di jalan Poros SP2-SP5, dekat kantor DKP. Jika hasil panen melimpah, petani dapat menghubungi DKP untuk dijemput.
“Kami mengajak petani, khususnya petani cabai dan sayuran untuk berkomunikasi dengan kami. Jika mereka memiliki kelompok tani, ketua kelompok dapat datang untuk berdiskusi lebih lanjut,” tutup Yulius Koga, menunjukkan keseriusan DKP Mimika dalam melindungi petani dari praktik harga yang tidak adil. (Red)
Komentar