MIMIKA BERKABAR.COM – Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Yorrys Raweyai, melaksanakan rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selama masa reses 15 Juli hingga 3 Agustus 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Paripurna ke-11 Masa Sidang V DPD RI yang memberikan mandat kepada seluruh anggota untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing serta mendukung kerja Pansus Papua yang dibentuk pada 22 Mei 2026.
Selama di Mimika, Yorrys bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR Kabupaten Puncak, tokoh gereja, Panglima Kogabwilhan III, Bupati Mimika, serta masyarakat pengungsi dari wilayah pedalaman Papua Tengah.
Pada 29 Juli 2026, Yorrys menerima anggota DPR Kabupaten Puncak, Jeckson Agabal dan Namun Wonda, yang memaparkan hasil kajian Panitia Khusus Peduli Kemanusiaan Kembru.
Mereka melaporkan bahwa konflik telah memaksa ribuan warga meninggalkan kampung halaman. DPR Kabupaten Puncak juga mendorong dibukanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik.
Pada hari yang sama, Yorrys bertemu dengan sekitar 50 perwakilan Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah II. Pihak gereja meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dan transparan terkait kebijakan penanganan keamanan di wilayah konflik, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pada 30 Juli 2026, Yorrys bertemu Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, untuk memperoleh penjelasan mengenai situasi keamanan di Kabupaten Puncak.
Lucky menjelaskan bahwa kehadiran aparat TNI bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata serta mendukung kondisi keamanan yang kondusif.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang.
Selain menghimpun informasi terkait konflik, Yorrys menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 97 siswa SD Miracle Mimika dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 27 mahasiswa STKIP Hermon Mimika.
Sepanjang tahun 2026, bantuan pendidikan yang difasilitasi Yorrys telah menjangkau sekitar 1.500 siswa dan mahasiswa di Provinsi Papua Tengah.
Pada 31 Juli 2026, Yorrys bertemu Bupati Mimika, Johannes Rettob, untuk membahas kondisi ratusan pengungsi yang berada di wilayah Mimika. Keduanya membahas upaya penanganan kebutuhan dasar para pengungsi serta pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan ke tiga lokasi pengungsian di Mimika pada 1 Agustus 2026. Yorrys menyerahkan bantuan uang tunai dan paket sembako kepada warga dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi.
Dalam dialog, para pengungsi menyampaikan keluhan terkait keterbatasan bantuan, sulitnya kembali ke kampung halaman akibat situasi keamanan, serta terhambatnya akses pendidikan dan kesempatan kerja.
Yorrys menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang diperoleh akan menjadi bahan pembahasan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI setelah masa reses berakhir.
Pansus akan melanjutkan pembahasan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti.
Ia menekankan bahwa Pansus Papua tidak dibentuk untuk menyelesaikan seluruh persoalan secara instan, melainkan menghadirkan rekomendasi yang realistis, terukur, dan dapat direalisasikan dalam waktu relatif singkat.
Yorrys juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan pembukaan ruang dialog yang lebih luas sebagai langkah membangun kepercayaan dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
“Persoalan Papua membutuhkan perhatian yang berkelanjutan dan penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif sesuai kompleksitas masalah yang ada,” ujar Yorrys. (Red)
Komentar