MIMIKA BERKABAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Hj Rampeani Rachman, Selasa ((6/01/2026) menyatakan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di Kabupaten Mimika mencapai 75 persen.
Informasi ini telah disampaikan secara resmi oleh Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob.
Menurut Rampeani, pengawasan terhadap penyerapan APBD merupakan kewajiban legislatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal.
Dia menyoroti kondisi ini yang seolah mencerminkan ketidakmampuan pengelolaan APBD di Kabupaten Mimika.
Rampeani mengakui bahwa masa kepemimpinan Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakilnya Emanuel Kemong (JOEL) merupakan masa transisi, di mana dinamika politik menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi pelaksanaan program.
Sebagai politisi dari Partai Perindo, Rampeani menghimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mengelola APBD tahun 2026 agar lebih serius dalam melaksanakan program yang telah disepakati dan mencapai penyerapan anggaran sesuai target yang diharapkan.
“Sisa Anggaran Tahun Pembangunan (SILPA) 2025 cukup besar yang harus diselesaikan pada tahun 2026,” tegas Rampeani.
Dia menambahkan bahwa tidak boleh ada kelengahan dari OPD teknis dalam mengeksekusi dan mengelola APBD serta SILPA secara maksimal.
Rampeani juga berharap Bupati dapat menempatkan pimpinan OPD yang memiliki kemampuan sesuai, bukan berdasarkan hubungan kedekatan pribadi.
Hal ini dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan dengan prinsip bahwa pimpinan OPD harus mampu mengelola keuangan daerah melalui APBD dan menangani SILPA dengan baik, serta memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. (Red)
Komentar