MIMIKA BERKABAR.COM– Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Wilayah Adat Amungsa disambut dengan penuh hormat oleh masyarakat adat.
Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Adat Amungsa (Lemasa), Johnny Stingal Beanal, secara resmi menyampaikan selamat datang serta doa dan harapan baik bagi perjalanan Wapres.
“Semoga perjalanan Bapak Gibran senantiasa sehat, dilindungi oleh alam Papua, dan direstui oleh alam serta leluhur Papua. Semoga kinerja dan pengabdian beliau berjalan dengan baik dan sukses untuk kemajuan negara yang kita cintai, Republik Indonesia,” ujar Johnny saat ditemui dalam jumpa pers pada, Senin (20/4/2026).
Namun di balik sambutan hangat tersebut, Johnny juga menyuarakan evaluasi tajam terkait implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menurutnya, selama ini masyarakat adat belum sepenuhnya menikmati manfaat Otsus.
“Jika bicara jujur, masyarakat tidak menikmati. Terutama lembaga adat, kami tidak tahu kemana dana itu mengalir. Otsus harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung. Ke depan, sistem ini harus diubah. Jangan lagi melalui pemerintah, kalau bisa langsung ke masyarakat atau lembaga adat agar benar-benar dinikmati,” tegasnya.
Johnny juga mengkritisi anggaran APBD yang dinilai tidak maksimal dan rawan korupsi. Ia mendorong agar dana Otsus dikelola langsung oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat di seluruh Papua.
“Maaf, ini fakta. Banyak koruptor. Kita harus terbuka, tidak perlu ditutup-tutupi. Kasihlah kepada masyarakat langsung,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), Gregorius Okoare, turut menyambut baik kedatangan Wapres Gibran. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang di gunung maupun pesisir, untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI.”Mari kita jaga NKRI ini, karena ini kita punya bersama. Jaga stabilitas dan keamanan.
Tidak boleh ada kekacauan. Pemerintah pusat sudah banyak memperhatikan kita melalui dana Otsus, kita tidak menyangkal itu. Hanya saja, posisinya tidak tepat sasaran,” ujar Gregorius.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran untuk menyikapi hal ini secara serius. Gregorius mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih aktif memeriksa para bupati, gubernur, dan pejabat daerah di Papua yang dinilai bermasalah.
“Saya minta Bupati, Gubernur, Sekda, Ketua DPR yang sudah-sudah diperiksa. KPK harus turun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gregorius menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah pegunungan dan pesisir di Papua. Ia menilai era kepemimpinan sebelumnya terlalu fokus pada pembangunan di gunung, sementara wilayah pesisir seperti di Kabupaten Mimika kurang mendapat perhatian.
“Kami di pesisir hanya duduk diam. Saya minta Presiden Prabowo dan Wapres Gibran melihat wilayah kami. Kami ingin membangun wilayah kami. Di Timika, infrastruktur dari gunung Tembagapura sampai pantai masih sangat minim,” keluhnya.
Meski demikian, Gregorius menegaskan bahwa kondisi keamanan di Kabupaten Mimika dalam keadaan aman dan kondusif. Ia menyampaikan antusiasme masyarakat adat menyambut kedatangan Wapres Gibran.
“Kami selalu jaga keamanan. Selamat datang di Kabupaten Mimika, mari bergandengan tangan menjaga negara kita,” tutupnya. (Red)
Komentar