MIMIKA BERKABAR – Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Front Rakyat Papua (FRPT) Timika menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Selasa (7/4/2026).
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), hak masyarakat adat, hingga penolakan terhadap investasi PT Freeport Indonesia.
Sebelum menuju lokasi, massa terlebih dahulu berkumpul di tiga titik berbeda, lalu bersatu di Tugu Petrosea. Dari titik tersebut, mereka melakukan long march menuju kantor DPRK Mimika yang berada di Jalan Cendrawasih, Timika, Papua Tengah.
Aksi yang berlangsung tertib itu dipadati ratusan peserta. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Beberapa orator secara bergantian menyampaikan aspirasi yang langsung diterima oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, serta puluhan anggota dewan lainnya.
Salah satu orator, Onan Kobogau, menyoroti kebijakan yang dinilai belum melindungi hak ulayat masyarakat. Ia meminta DPRK Mimika untuk menyampaikan kegelisahan warga Papua kepada pemerintah pusat melalui agenda rapat paripurna.
“Tanah ini milik masyarakat adat, tetapi dalam praktiknya hak tersebut diabaikan. Tolong sampaikan dalam setiap rapat paripurna tentang kegelisahan dan penderitaan Orang Papua. Bubarkan MRP, DPRP, dan DPRK, serta kembalikan Otonomi Khusus ke Jakarta,” tegas Onan.
Selain itu, massa juga menyoroti sejarah panjang pengelolaan SDA di Papua sejak investasi besar masuk pada periode 1967-1991. Mereka menilai masyarakat adat tidak dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perpanjangan kontrak antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
Para demonstran juga mempertanyakan keberadaan PT Freeport. Mereka menilai akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi masih terbatas. Perlindungan terhadap masyarakat adat dari dampak industri dan kebijakan negara dinilai belum maksimal.
Massa secara tegas menyuarakan penolakan terhadap investasi yang dianggap merugikan rakyat serta mengkritik pendekatan militerisme.
“Kami minta evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas PT Freeport. Jika rakyat tidak ada, maka tidak ada kehidupan di tanah ini,” ujar salah satu orator.
Sepanjang aksi berlangsung, aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Setelah menyampaikan seluruh aspirasinya, massa membubarkan diri dengan tertib meninggalkan halaman kantor DPRK Mimika.(Red)
Komentar