MIMIKA BERKABAR.COM-Permintaan tailing dari sungai Ajikqwa itu hak masyarakat Nawaripi, Koperapoka, Nayaro, Tipuka Ayuka., karena itu hak Ulayat adat mereka. Tailing yang mengalir melalui sungai ke pantai merusak hutan, siput, kepiting, ikan juga lahan pencarian warga.Kerusakan hutan dan biota laut tidak sebanding dengan permintaan pasir tailing untuk penimbunan lahan seluas 100 hektar.
“PT FI, wajib menerima permintaan pemerintah dan warga Nawaripi karena itu wilayah adat mereka yang sudah rusak. Kerusakan lingkungan telah mengarah pada genosida ras Kamoro, Nawaripi, Koperapoka, Nayaro, Tipuka dan Ayuka. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus melihat dan menolong masyarakat Nawaripi, Koperapoka, Nayaro, Tipuka dan Ayuka,” kata Pengacara Senior Papua, Aloysius Renwarin, SH MH melalui saluran HPnya kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).
Aloysius menerangkan tailing telah merusak dusun sagu, biota sungai dan muara mati. Mereka menerima dampak langsung dari kehadiran PT.FI, Ini tanggungjawab PT FI untuk memberi pasir, batu.
Pemkab harus dorong PTFI untuk kasih sedikit hak adat mereka untuk timbun lokasi pemukiman mereka. Tailing turun dari Gresberg sampai ke pantaii merusak ribuan hektar lahan milik masyarakat.
lima kampung Daskam , juga menghilangkan mata pencarian masyarakat lima kampung dan semua ini mengarah pada pemusnahan warga Nawaripi, Nayaro, Koperapoka, Tipuka dan Ayuka. Freeport yang mulai beroperasi sejak Maret 1973 menyisakan duka nestapa bagi warga Daskam ini.
Apa yang mereka minta untuk timbun lahan seluas 100 hektar itu baru sekecil saja dari lahan adat mereka. Bila perlu kedepan PTFI membebaskan warga 5 kampung ambil material untuk biaya hidup mereka, biaya pendidikan anak cucu mereka dan biaya kesehatan mereka dan anak cucu mereka. (Red)
Komentar