MIMIKA BERKABAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan asistensi dalam rangka penyusunan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga ini diadakan selama tiga hari, dari 22 hingga 24 Oktober, dan dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Distrik, serta narasumber dari Kabag Organisasi Setda Mimika dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua.
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Lukas Hindom menekankan bahwa penyusunan tupoksi perangkat daerah bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah strategis dan krusial dalam menata organisasi pemerintahan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di era perubahan yang cepat ini, Evert menegaskan pentingnya bagi setiap organisasi untuk beradaptasi dengan cerdas.
“Dalam menghadapi tantangan ini, para OPD dituntut untuk memperkuat tata kelola, memperjelas peran, dan menyelaraskan fungsi agar setiap perangkat daerah dapat bekerja secara sinergis dan terukur,” ungkap Evert.
Ia juga menekankan bahwa penetapan tupoksi yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.FGD diharapkan dapat menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi mengenai peran dan fungsi setiap perangkat daerah, mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan, serta merumuskan tupoksi yang adaptif dengan regulasi pelayanan publik yang semakin kompleks.
Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, Evert berharap penataan ulang struktur pemerintahan Kabupaten Mimika akan menjadi lebih solid dan mampu mengakselerasi pembangunan daerah menuju Mimika yang lebih maju dan sejahtera.
Di akhir sambutannya, Evert mengharapkan agar hasil dari kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan tupoksi yang jelas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja keras kita harus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Reformasi Birokrasi Provinsi Papua, Jack Yakob Okoka, yang juga menjadi narasumber, menekankan bahwa Kabupaten Mimika kini merupakan bagian dari Provinsi Papua Tengah, sehingga perlu penyesuaian terhadap peraturan yang mengatur organisasi perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang yang baru.
Ia mengapresiasi FGD ini sebagai langkah penting yang jarang dilakukan di sebagian besar daerah di Papua dan berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di masa depan. (Red)
Komentar