MIMIKA BERKABAR.COM– Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar Pertemuan Penguatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) tahun 2026. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Namun di balik agenda tersebut, terungkap fakta mengejutkan: masih banyak puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik yang belum menerapkan pendekatan MTBS secara menyeluruh.
Padahal, MTBS adalah pendekatan terintegrasi rekomendasi WHO dan Kementerian Kesehatan RI yang menangani balita sakit secara holistik mulai dari penilaian gejala, status gizi, imunisasi, hingga konseling pemberian makan.
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Mimika, Nelly Siburian, mengakui bahwa sebagian layanan di FKTP masih dilakukan berdasarkan gejala secara terpisah.
Akibatnya, sejumlah risiko mengintai:Tanda bahaya pada balita tidak terdeteksi dan keterlambatan rujukan kasus serius seperti pneumonia, diare berat, dan gizi buruk, Kualitas data pelayanan kesehatan anak belum optimal.
“Sebagian layanan masih dilakukan berdasarkan gejala secara terpisah. Ini berisiko tidak terdeteksinya tanda bahaya pada balita,” ujar Nelly saat diwawancarai, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang diikuti 70 peserta terdiri dari dokter dan penanggung jawab MTBS dari 26 puskesmas, dokter klinik dari Klinik Bersalin Julia, Klinik Aisah Care, Klinik Pemda Utikini Baru, Klinik Pomako, Klinik Wangirja, serta perwakilan Dinas Kesehatan memiliki sejumlah target utama:
1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan
2. Menyamakan standar diagnosis dan tata laksana balita sakit
3. Memvalidasi data program bayi baru lahir
4. Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) dari setiap FKTP untuk penerapan MTBS yang konsistenNelly berharap pertemuan ini dapat membentuk kesepahaman bersama antara dokter, bidan, dan perawat dalam penerapan algoritma MTBS.
Selain itu, diharapkan tersusun daftar FKTP beserta kendala implementasinya sebagai dasar perbaikan program ke depan.
“Pertemuan ini juga bisa menyegarkan kembali pemahaman dokter dan penanggung jawab tentang algoritma standar MTBS dan skrining Bayi Baru Lahir (BBL), serta melakukan validasi data dan evaluasi capaian program pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2026,” pungkas Nelly.
Dengan adanya penguatan ini, diharapkan tidak ada lagi balita sakit yang luput dari penanganan terpadu dan terintegrasi di Kabupaten Mimika. (Red)
Komentar