MIMIKA BERKABAR.COM– Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan evaluasi kinerja layanan publik di Ballroom Hotel Horison Ultima, Rabu (22/4/2026).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.Dalam sambutannya, Emanuel Kemong menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cermin nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Menurutnya, kualitas layanan yang diberikan akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan.
“Kegiatan ini bukan sekadar untuk menilai, melainkan sebagai sarana introspeksi dan perbaikan bersama. Kita perlu melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar, harapan, dan kebutuhan masyarakat,” ujar Emanuel.
Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sistem dan prosedur yang perlu terus disempurnakan.
Hasil evaluasi, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang terukur.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit harus menjadi prioritas.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan pun dinilai sangat diperlukan.”Integritas dan profesionalisme aparatur harus terus dijaga. Hindari segala bentuk praktik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat. Dengan kerja sama yang baik, ia optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Mimika.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutedjo, menyampaikan bahwa pihaknya menghadirkan narasumber langsung dari pusat untuk memberikan pemahaman mengenai standar pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia mengakui masih ada kekurangan, terutama dalam hal pelaporan, yang akan segera dilengkapi.
“Alhamdulillah, sejak diresmikan hingga kini, pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) berjalan dengan baik dan maksimal, baik secara fisik maupun digital. Bahkan, untuk kawasan Tanah Papua, Mimika mampu berjalan beriringan antara MPP fisik dan digital,” ungkap Slamet.
Ia menambahkan bahwa ke depan, pola pelayanan publik mini akan dibentuk di setiap distrik. Embrio sudah ada, misalnya di PTSP dan beberapa kecamatan seperti Kuala Kencana serta daerah pesisir.
Dengan kantor distrik yang sudah dibangun dua lantai, diharapkan setiap wilayah bawah dapat menjadi pusat pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota.
Slamet menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dan perbaikan terhadap kekurangan. Laporan yang akurat menjadi orientasi utama agar masyarakat benar-benar puas.
Untuk mengukur kepuasan, diperlukan indeks kepuasan pelayanan publik, survei langsung ke masyarakat, serta forum konsultasi publik.
“Indikator kepuasan masyarakat antara lain prosedur yang tidak berbelit, mudahnya akses pengaduan, serta tindak lanjut terhadap keluhan. Baik dari media sosial maupun Google review, kita bisa melihat rating pelayanan,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa selama ini kendala interaktif terjadi pada aspek pelaporan. Meskipun pelayanan di MPP sudah berjalan baik, tanpa pelaporan yang lengkap, penilaian dari instansi pusat bisa menjadi kurang baik.
Oleh karena itu, kerja-kerja administrasi pelaporan dan kerja lapangan harus terkoneksi dengan baik.”Kita tidak boleh berpuas diri. Yang kurang terus dibenahi, yang perlu ditingkatkan terus dilakukan. Pendampingan dari pusat juga diperlukan untuk mencapai indeks pelayanan publik yang baik secara tertulis maupun fakta di lapangan,” pungkasnya. (Red)
Komentar