MIMIKA BERKABAR.COM– Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana yang dikemas sesuai kearifan budaya lokal. Kegiatan berlangsung di Balai Penyuluhan KB SP2 pada Kamis (4/6/2026).
Acara ini dihadiri oleh para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang selama ini bertugas mencatat dan mendampingi kelompok sasaran, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta keluarga berisiko stunting.
Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Mimika, Johana AB Arwam, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya masih mengandalkan laporan manual karena aplikasi yang terhubung langsung ke kementerian terkendala jaringan dan keterbatasan perangkat.
Ia menekankan pentingnya data akurat dari lapangan untuk mengetahui jumlah akseptor KB dan jenis kontrasepsi yang digunakan.
“Selama ini permintaan alat kontrasepsi kita ajukan ke pusat, tapi kebutuhannya sangat besar sementara yang kita terima kecil. Contohnya, kita minta 200 alat, yakni akseptor, implan, IUD,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kabupaten berencana mengusulkan pengadaan alat kontrasepsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan, terutama untuk memenuhi kebutuhan di Puskesmas wilayah pesisir, kota, dan pegunungan.
Harapannya, ketersediaan alat kontrasepsi bisa bertahan hingga awal tahun tanpa kekosongan stok.
Johana juga menyoroti perlunya fasilitasi laptop bagi kader di lapangan serta pentingnya data manual sebagai cadangan saat jaringan bermasalah.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi ajang evaluasi dan masukan langsung dari kader. Ke depan, kami akan usulkan inovasi dan fasilitas pendukung agar semangat kerja TPK semakin meningkat,” tuturnya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dirkson Auparay, menjelaskan bahwa setiap tim pendamping keluarga di kampung terdiri dari tiga orang yaitu bidan, kader PKK, dan kader KB.
Peran mereka sangat krusial dalam memetakan sasaran seperti ibu hamil, ibu pascasalin, balita, dan calon pengantin.
Dirkson menekankan bahwa data dari lapangan yang dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sangat penting untuk mengintervensi kasus stunting secara tepat sasaran.
“Jangan sampai intervensi meleset karena data di atas meja tidak sesuai realitas. Contohnya, anak sakit terus-menerus bukan karena gagal diobati, tapi karena akses air bersih tidak ada. Itu tugas dinas lain. Nah, data dari kader TPK lah yang bisa memicu semua pihak bergerak,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa data yang masuk ke aplikasi tersebut dapat diakses secara nasional melalui laman BKKBN.Siga.go.id, sehingga siapapun termasuk para pengambil kebijakan di tingkat pusat bisa membaca siapa yang didampingi, di mana lokasinya, dan siapa petugasnya.
Dirkson berharap Pemerintah Kabupaten Mimika lebih mendengarkan suara kader akar rumput agar bantuan tepat guna dan kasus stunting bisa ditekan. (Red)
Komentar