MIMIKA BERKABAR.COM-Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika, Yulius Koga, mengakui bahwa pihaknya masih melanjutkan program-program lama seperti penertiban bangunan liar (tiban), pengawasan, dan sosialisasi.
Namun, ia mengungkapkan keterbatasan anggaran yang sangat signifikan.Pernyataan tersebut disampaikan Yulius saat ditemui pada Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran Satpol PP yang dikelola sebesar Rp46 miliar, sebanyak Rp41 miliar habis untuk belanja pegawai atau gaji pegawai.
“Kami punya 280 pegawai Satpol PP. Jadi memang Rp41 miliar habis untuk biaya belanja pegawai. Sisanya hanya sekitar Rp5 miliar untuk kegiatan operasional, sosialisasi, penertiban, patroli, pengawasan pasar, pengawasan kaki lima, penegakan Perda, pengamanan, dan lain-lain,” ujar Yulius.
Menurutnya, dengan sisa anggaran yang hanya Rp5 miliar tersebut, berbagai program pengawasan dan penertiban harus berjalan. Ia menyebut bahwa kegiatan seperti kunjungan pengawasan keagamaan hingga patroli rutin semuanya masuk dalam alokasi yang sangat terbatas itu.
“Jadi bisa dipastikan, program-program yang ada di Satpol PP dapat berjalan namun dengan keterbatasan. Patroli, penertiban, pengawasan pasar, kaki lima, semuanya masuk di Rp5 miliar itu,” jelasnya.
Yulius juga menegaskan bahwa status kelembagaan Satpol PP Kabupaten Mimika saat ini adalah tipe A, yang berarti bukan lagi sekadar dinas tetapi satuan. Dengan status tersebut, idealnya anggaran yang dibutuhkan lebih besar.
“Kami sekarang ini tipe A. Artinya kami bukan dinas lagi, kami satuan. Dengan demikian, anggaran kami harus ditambah. Karena dengan jumlah pegawai yang sangat banyak, sementara struktur organisasi kami sangat besar dan memiliki empat bidang, tentu anggaran tersebut sangat kurang,”pungkasnya. (Red)
Komentar