MIMIKA BERKABAR.COM– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Asosiasi Para Pencari Kerja Orang Asli Papua (OAP), di Kantor DPRK Mimika, Rabu (6/5/2026).
Rapat tersebut membahas kendala utama yang dihadapi pencari kerja OAP, terutama terkait biaya pelatihan sertifikasi yang dinilai terlalu mahal.Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, yang didampingi sejumlah anggota Komisi III, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar anggaran dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan secara berkelanjutan untuk pelatihan kerja.
Harapannya, tidak ada lagi warga asli Papua yang kehilangan kesempatan mengikuti pelatihan di Kabupaten Mimika.
“Sering kali kendala utama adalah sertifikasi dari swasta dengan tarif pelatihan yang sangat mahal, mencapai Rp10 juta. Ini persoalan serius bagi saudara-saudara kita yang sedang mencari kerja,” ujar Herman.
Dari hasil RDP tersebut, Komisi III bersama Disnaker Mimika sepakat agar alokasi anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari Dana Otsus lebih difokuskan kepada Orang Asli Papua. Herman menegaskan, harapan pihaknya adalah agar pelatihan dapat diberikan 100 persen gratis tanpa pungutan biaya dari masyarakat.
“Biaya pelatihan seharusnya ditanggung pemerintah, bukan oleh para pencari kerja. Dengan adanya lembaga asosiasi ini, kami berharap tidak ada lagi alasan bagi saudara-saudara kita yang merasa belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dari pemerintah,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Komisi III juga menyoroti kebutuhan data tenaga kerja yang valid. Herman menjelaskan bahwa Disnaker akan diminta menghadirkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) pada RDP berikutnya, untuk bersama-sama membahas urgensinya data kependudukan.
Menurutnya, koordinasi lintas sektoral di lingkup Kabupaten Mimika sangat diperlukan untuk menunjang validitas data pencari kerja.
“Jika selama ini Disnaker mengalami kekurangan dalam mendapatkan data yang valid, maka koordinasi dengan OPD lain harus diperkuat. Persoalan kita hari ini bukan hanya soal program, tapi juga bagaimana memastikan data yang digunakan akurat,” katanya.
Lebih lanjut, Herman Gafur juga mendorong Disnaker dan Komisi III untuk meminta para kontraktor di Kabupaten Mimika, termasuk PT Freeport Indonesia, agar memberikan ruang dan kesempatan lebih luas bagi putra-putri asli Papua.
“Jangan sampai kita hanya bangga dengan keberadaan PT Freeport di Timika, tetapi manfaatnya tidak dinikmati oleh masyarakat asli. Anak-anak daerah khususnya OAP harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Ini tantangan kita hari ini. Kita ingin bangga karena manfaat Freeport benar-benar dirasakan oleh masyarakat Mimika,” pungkasnya. (Red)
Komentar