MIMIKA BERKABAR.COM– Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan pentingnya pemerataan hak pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Hal ini disampaikannya saat ditemui di salah satu hotel pada Rabu (25/4/2026).
Menurutnya, pendidikan inklusif yang dimaksud mengacu pada Permendiknas yang menyatakan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. “Semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
Antonius berharap di masa kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong, kesenjangan tersebut bisa dihilangkan. “Asasnya adalah kesetaraan, sesuai dengan Permendiknas Nomor 1,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendorong sekolah-sekolah swasta yang telah lama mengabdi di Papua, terutama di Kabupaten Mimika.
Sekolah-sekolah seperti YPPK, YPK, Yapis, yang tersebar di wilayah pesisir, pegunungan, hingga perkotaan perlu mendapat perhatian yang sama.”Kenapa? Karena mereka juga mendidik anak-anak kita. Perhatian pemerintah harus disamaratakan,” kata Anton.
Berdasarkan data dari Posda (Pemantauan Status Daerah), mulai tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk renovasi sarana dan prasarana, pembangunan bangunan baru sekolah, rumah guru, serta pengadaan alat komunikasi seperti Starlink.
Selain itu, dilakukan pula distribusi guru dan penataan siswa. Ia menambahkan bahwa kelebihan atau penumpukan siswa di sekolah negeri akan didistribusikan ke sekolah-sekolah swasta. “Distribusi guru, penataan siswa, ketiganya sudah mulai kami lakukan,” pungkasnya. (Red)
Komentar