MIMIKA BERKABAR.COM – Pemerintah Kabupaten Mimika tengah menyiapkan landasan kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan awal penyelenggaraan program PHBS yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika, Kamis (8/10/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan PHBS Kabupaten Mimika Tahun 2026.
Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau, saat mewakili Bupati Mimika membuka kegiatan tersebut mengatakan, kebijakan daerah diperlukan agar pelaksanaan PHBS memiliki arah yang jelas dan dapat dijalankan secara terkoordinasi.
“Diperlukan kebijakan daerah yang mampu menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengetahuan dan informasi terkait PHBS,” kata Fransiskus.
Menurutnya, rancangan kebijakan PHBS harus disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat Mimika. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Fransiskus juga meminta seluruh peserta memberikan masukan untuk memperkuat substansi rancangan kebijakan sebelum memasuki tahapan berikutnya.
“Pembahasan ini merupakan tahapan penting. Kita berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan sehingga menghasilkan rumusan yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, membangun masyarakat yang sehat membutuhkan proses panjang serta pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Semangat membangun hidup bersih dan sehat harus menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat Mimika yang sehat dan sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Nelly Pangaribuan, mengatakan PHBS menempatkan individu, keluarga dan masyarakat sebagai pelaku utama dalam membangun sekaligus membudayakan kebiasaan hidup sehat.
Menurut Nelly, Kabupaten Mimika masih menghadapi sejumlah tantangan kesehatan, di antaranya malaria, tuberkulosis (TBC), stunting, penyakit tidak menular serta persoalan kesehatan lingkungan.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan pentingnya penguatan PHBS melalui berbagai upaya promotif dan preventif, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan di tingkat rumah tangga, satuan pendidikan, tempat kerja dan berbagai tatanan lainnya.
Pelaksanaan PHBS juga membutuhkan dukungan puskesmas serta koordinasi lintas sektor agar upaya membangun perilaku hidup sehat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pertemuan ini dilaksanakan untuk mendorong tersedianya kebijakan daerah tentang PHBS sebagai salah satu indikator program promosi kesehatan melalui penyelarasan rancangan dan penegasan peran lintas sektor sebelum proses penetapan,” jelas Nelly.
Melalui pembahasan tersebut, Dinas Kesehatan Mimika menargetkan terkumpulnya berbagai catatan dan masukan dari peserta, kesepakatan hasil pembahasan, pembagian peran lintas sektor serta rencana tindak lanjut.
Seluruh hasil tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan kebijakan sebelum memasuki proses penetapan.
Dengan adanya kebijakan daerah tentang PHBS, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan memiliki pedoman bersama dalam memperkuat budaya hidup bersih dan sehat sekaligus mendorong keterlibatan seluruh sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.(Red)
Komentar