MIMIKA BERKABAR.COM – Persoalan konflik dan dampaknya terhadap masyarakat menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI dalam kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Pansus Papua DPD RI dengan pemerintah daerah serta sejumlah lembaga terkait di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Kamis (17/9/2026).
Rapat berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika dan dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob bersama jajaran Forkopimda. Hadir pula perwakilan pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta sejumlah pihak lainnya.
Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan pihaknya datang untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat serta berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
Menurut Filep, informasi yang diperoleh dari pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi bahan bagi Pansus dalam menyusun pembahasan mengenai persoalan konflik dan kemanusiaan di Tanah Papua.
“Kami ingin mendapatkan informasi langsung dari daerah mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Masukan ini penting untuk menjadi bahan kami dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat,” ujar Filep.
Ia mengatakan pembentukan Pansus Papua merupakan tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang diterima DPD RI.
Aspirasi tersebut berkaitan dengan persoalan sosial, konflik masyarakat dan kondisi kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua.Dalam RDP tersebut, Pansus juga menyoroti data korban akibat kekerasan yang disampaikan berdasarkan laporan Komnas HAM.
Filep menyebut, dalam beberapa tahun terakhir terdapat 59 orang meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka akibat kekerasan di Papua Tengah dan wilayah sekitarnya.
Dari data tersebut, korban meninggal maupun luka terdiri atas warga sipil serta anggota aparat keamanan.
Filep menyebut 43 korban merupakan warga sipil, delapan anggota TNI-Polri dan delapan lainnya disebut dalam laporan sebagai anggota KKB.
“Data korban ini menjadi salah satu hal yang kami dengarkan dan dalami bersama pemerintah daerah. Kami ingin persoalan kemanusiaan tidak hanya dilihat dari angka, tetapi juga bagaimana penanganannya di lapangan,” katanya.
Pansus Papua DPD RI selanjutnya akan menghimpun berbagai masukan dari daerah sebagai bagian dari pembahasan mengenai konflik dan persoalan kemanusiaan di Papua.(Red)
Komentar