MIMIKA BERKABAR.COM– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, meresmikan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (18/8/2026). PUSHAM ini merupakan pusat studi HAM pertama di Tanah Papua yang langsung diresmikan oleh Kementerian HAM RI.
Peresmian yang digelar di Gedung Mimika Public Community Center (MPCC), Jalan Cenderawasih, Timika, itu turut dihadiri Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah John NR Gobai, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika Ananias Faot, para pimpinan serta sivitas akademika STIH Mimika, dan peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri Natalius menekankan bahwa kehadiran pusat studi HAM di daerah memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah memperkuat budaya HAM di Indonesia. Kementerian HAM, ujarnya, saat ini terus mendorong pengembangan berbagai program, mulai dari pendidikan dan pelatihan HAM, penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan mediasi, hingga penguatan prinsip bisnis dan HAM.
Natalius Pigai secara tegas menyoroti pentingnya penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha. Ia memperingatkan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM dapat menghadapi konsekuensi serius, tidak hanya administratif tetapi juga ekonomi.
“Tidak hanya perusahaan ditutup, tapi rekomendasi dari Kementerian HAM itu bisa juga menyebabkan sebuah perusahaan yang diduga atau diindikasikan melakukan pelanggaran HAM tidak bisa kredit. Dia langsung di-banned di perbankan,” tegasnya di hadapan para peserta.
Ia menjelaskan, regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden mengenai HAM dan Bisnis saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan akan terus diperkuat sebagai landasan hukum bagi penegakan prinsip HAM di sektor korporasi.
Menteri Natalius berharap PUSHAM STIH Mimika dapat berkembang menjadi lembaga profesional yang menghasilkan kajian, rekomendasi, serta pendampingan berbasis data bagi pemerintah dan masyarakat.
“Pusat studi seperti ini harus menjadi lembaga yang profesional, menjadi tempat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah maupun masyarakat dalam penyelesaian persoalan HAM,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Kementerian HAM tengah mendorong agar pendidikan HAM mendapat porsi lebih besar dalam sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai etika, moral, dan HAM, katanya, harus diajarkan secara lebih komprehensif kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.
Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menyambut baik kehadiran PUSHAM. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika terus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan akademik dan program yang berkaitan dengan penguatan perlindungan hukum serta HAM.
“Pemerintah daerah akan terus mendukung kegiatan seperti ini karena memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia,” katanya.
Sementara itu, Ketua STIH Mimika, Maria Florida Kotorok, menyatakan bahwa peresmian PUSHAM merupakan bentuk nyata komitmen kampusnya untuk memperkuat pemahaman dan perlindungan HAM dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Tengah.
“Sebagai lembaga pendidikan tinggi ilmu hukum, STIH Mimika tidak hanya bertugas melahirkan lulusan sarjana hukum, tetapi juga ikut mendorong perubahan positif dalam perlindungan hak-hak masyarakat,” ujar Maria.
Maria menjelaskan, PUSHAM STIH Mimika akan memusatkan perhatian pada sejumlah isu strategis, yaitu hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Di bidang ekonomi, lembaga ini berkomitmen mengawal kesejahteraan masyarakat dan perlindungan tenaga kerja lokal serta memastikan pertumbuhan industri tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.
Di sektor pendidikan, PUSHAM akan mendorong pemenuhan hak setiap warga untuk memperoleh pendidikan layak guna memutus rantai ketertinggalan. Sementara di bidang kesehatan, perhatian khusus diberikan pada akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah pegunungan dan pesisir.
Adapun di bidang lingkungan hidup, PUSHAM akan mengawal hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat serta memberikan perhatian terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri.
“Kami siap menjadi mitra Kementerian HAM dan pemerintah daerah untuk melahirkan rekomendasi kebijakan berbasis data, melakukan penguatan kapasitas, serta mendorong perlindungan HAM di Papua Tengah,” pungkas Maria.
Dengan hadirnya PUSHAM STIH Mimika, diharapkan penguatan kajian dan advokasi HAM di Papua Tengah semakin terarah, sekaligus memperluas kolaborasi antara Kementerian HAM, pemerintah daerah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan HAM yang lebih baik di Bumi Cenderawasih.(Red)
Komentar