MIMIKABERKABAR.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Tanah Papua memperkuat sinergi dalam percepatan implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 melalui Dialog Strategis yang digelar di Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, dan dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, para bupati dan wali kota se-Tanah Papua, serta Badan Pengarah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
RAPPP 2025–2029 merupakan rencana aksi lima tahunan sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.
Program tersebut mengusung tiga misi utama, yakni mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif melalui 19 program prioritas pembangunan.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan penyelarasan program pembangunan daerah dengan RAPPP terus diperkuat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Musrenbang Otsus Papua) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung hingga provinsi.
Menurutnya, pembangunan Papua merupakan agenda strategis nasional yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat Papua memperoleh kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan.
“Bagi kita, pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan. Ini adalah ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan. Karena itu, keberhasilan RAPPP hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah dan semangat yang sama,” ujar Febrian.
Ia menambahkan, Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mengawal implementasi RAPPP melalui penguatan tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang juga mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, menegaskan RAPPP disusun secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan pembangunan di Tanah Papua.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah tetap konsisten menjalankan program yang telah disepakati serta terus memperkuat dialog strategis dan sinergi lintas sektor agar percepatan pembangunan berjalan selaras dengan RAPPP.
Dalam kesempatan tersebut, Febrian juga menjelaskan implementasi RAPPP dipantau melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Otonomi Khusus (SIKD-Otsus) Kementerian Keuangan.
Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berharap pemantauan pelaksanaan program pembangunan di Papua dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN/Bappenas akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengarah Papua, serta Komite Eksekutif Papua guna memastikan implementasi RAPPP 2025–2029 berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyatakan percepatan pembangunan Papua membutuhkan koordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan agar program tidak berjalan secara sektoral.
“Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua semakin kuat. Mari terus menjaga semangat ‘1 dalam 6 dan 6 dalam 1’, enam provinsi tetapi tetap satu Papua, sehingga percepatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua,” kata Meki. (Red)
Komentar