MIMIKA BERKABAR.COM– Pemerintah Kabupaten Mimika memasuki babak baru dalam reformasi birokrasi dengan menggenjot transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Di tengah gelombang disrupsi teknologi, daerah ini tidak hanya beradaptasi, tetapi juga merancang ekosistem pelayanan publik terintegrasi yang menargetkan penyelesaian sistem pada tahun 2026.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang responsif, hemat birokrasi, dan terbuka untuk diawasi masyarakat.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, kala membuka secara resmi Forum Grup Diskusi (FGD) bertajuk Perubahan dan Pengembangan SPBE Menuju Pemerintah Digital, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima, Rabu (8/7/2026).
Menurut Johannes, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukanlah sekadar proyek pengadaan aplikasi. Baginya, ini adalah fondasi strategis untuk merombak cara kerja birokrasi agar lebih tersinkronisasi, mempercepat arus layanan, sekaligus menanamkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur sipil negara.
“Kita menginginkan seluruh kanal layanan dan data pemerintah terintegrasi dalam satu ekosistem yang solid. Melalui Mimika Center, masyarakat nantinya cukup datang ke satu gerbang digital untuk mengakses seluruh informasi dan keperluan administrasi,” ujar Johannes Rettob dengan tegas.
Melalui inisiatif Satu Data Kabupaten Mimika, seluruh layanan mulai dari perizinan, pembayaran pajak, hingga administrasi kependudukan direncanakan saling terhubung.
Dengan pola ini, masyarakat tidak perlu lagi berurusan dengan instansi yang terpencar, cukup memanfaatkan satu platform untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Konsep tersebut menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meleburkan cara kerja parsialnya. Seluruh perangkat daerah diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam ritme kerja yang selaras dan saling melengkapi.
Tidak hanya sampai di situ, Mimika juga mempercepat penerapan tanda tangan elektronik, menyeragamkan aneka ragam aplikasi pelayanan yang ada, serta mengintensifkan mekanisme pertukaran data lintas OPD sebagai pilar utama untuk menciptakan birokrasi yang lincah dan akuntabel di masa depan.
Di hadapan para peserta FGD, Johannes mengingatkan bahwa mahalnya teknologi bukanlah jaminan utama keberhasilan. Menurutnya, kunci revolusi digital justru terletak pada kesediaan seluruh jajaran pemda untuk menghilangkan ego sektoral serta membangun kebersamaan dalam berbagi data dan sumber daya.
“Transformasi tidak akan berarti tanpa sinergi antar-OPD. Maka dari itu, kami akan mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi, serta memastikan bahwa setiap data yang dihasilkan sudah melewati tahapan uji dan validasi yang ketat,” jelasnya.
Secara lebih luas, percepatan implementasi SPBE dan pemantapan Satu Data ini merupakan jawaban atas meningkatnya ekspektasi masyarakat akan pelayanan yang cepat dan transparan.
Sistem terpadu ini tidak hanya memperpendek jalur birokrasi, tetapi juga memperkuat akurasi perencanaan pembangunan serta efektivitas pengambilan keputusan kebijakan di tingkat kabupaten.
Di akhir sesi, Bupati berharap forum strategis ini tidak berhenti sebagai ajang pertukaran pemikiran, melainkan mampu menerjemahkan gagasan menjadi langkah teknis yang nyata dan terukur dalam rencana kerja setiap OPD.
“Kami berharap hasil diskusi hari ini memiliki tindak lanjut yang konkret. Pelayanan publik di Mimika harus lebih gesit, terjangkau, terbuka, dan tentunya memberi efek langsung yang dirasakan oleh warga,” tutupnya.
Pada hakikatnya, transformasi digital yang digagas ini bukan sekadar soal perangkat keras atau perangkat lunak.
Lebih dari itu, ini adalah upaya untuk mendekatkan birokrasi pada denyut kebutuhan masyarakat melalui tata kelola data yang rapi, pelayanan yang mengedepankan sisi kemanusiaan, serta pemerintahan yang terus bergerak mengikuti percepatan zaman, tanpa pernah kehilangan akar tanggung jawabnya kepada publik. (Red)
Komentar