MIMIKA BERKABAR – Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Elcardobes Sapakoly mengungkapkan adanya masalah tumpang tindih sertifikat lahan di kawasan Bandara Mimika.
Lahan seluas 55 hektar yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika ternyata juga memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Elcardobes menjelaskan bahwa meskipun sertifikat utama atas nama pemerintah, terdapat beberapa titik di dalam lahan tersebut yang memiliki sertifikat terbitan BPN. Oleh sebab itu, kami masih dalam proses penyelesaian masalah ini,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/11/2025).
Pihaknya telah mengundang perwakilan BPN guna mencari solusi, penyelesaian sengketa ini masih menunggu koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Mimika.
Selain itu, muncul sertifikat baru atas nama masyarakat di beberapa lokasi di area bandara sejak tahun 2020, seperti di sekitar pusat perdagangan dan belakang kantor keamanan.
“Kami rutin mengadakan pertemuan dengan masyarakat yang mengklaim lahan tersebut, melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencari jalan keluar,” jelasnya.
Elcardobes menambahkan, pihaknya juga berkomunikasi intensif dengan masyarakat yang meminta keterlibatan tokoh lokal dalam penyelesaian sengketa.
“Beberapa kasus telah berhasil diselesaikan melalui kesepakatan bersama,” tambahnya.
Ia mencontohkan kasus penutupan pekerjaan yang terjadi beberapa minggu lalu, yang berhasil diselesaikan setelah ada kesepakatan dengan pengelola lahan.
Meski demikian, masih banyak masalah serupa yang belum tuntas, terutama di beberapa titik di kawasan bandara.
Pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan BPN dan Dinas Perumahan dan Pertanahan guna menyelesaikan persoalan ini.
Elcardobes juga berjanji akan melaporkan masalah ini kepada pimpinan agar solusi terbaik segera ditemukan, khususnya terkait tanah di kawasan bandara. (Red)
Komentar