MIMIKABERKABAR.COM- Pemerintah Kabupaten Mimika menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD benar-benar serius dan tidak lalai dalam penyusunan laporan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2026.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion yang digelar Bappeda Mimika di Hotel Grand Tembaga, Selasa.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Yohana Paliling, menekankan pentingnya kualitas dan ketepatan laporan sebagai syarat pencairan anggaran.
“Setiap OPD harus memastikan konsistensi penggunaan anggaran, capaian target, serta output program yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketepatan waktu pelaporan menjadi hal krusial karena berkaitan langsung dengan pencairan dana tahap kedua yang mencapai 45 persen dari total anggaran.Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk memastikan program di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
“Melalui forum ini, kami mendorong OPD lebih disiplin dan bertanggung jawab agar pengelolaan anggaran berjalan efektif,” tambahnya.(red)
Komentar