MIMIKA BERKABAR.COM– Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Julian Salossa, meminta para kepala kampung agar mengelola dana kampung dengan baik dan benar. Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di Mimika, Senin (28/9/2026).
Julian menegaskan, dana kampung harus diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat banyak. Ia mencontohkan pembangunan jembatan, perbaikan jalan yang rusak, hingga pembangunan Posyandu untuk ibu hamil.
“Dana kampung ini harus dikelola dengan baik dan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Misalnya di kampung ada jembatan atau jalan rusak, dana itu digunakan dengan baik. Ibu-ibu hamil kita bantu bangun Posyandu. Yang jelas, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dirasakan manfaatnya oleh banyak orang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan dan pertanggungjawaban yang akurat. Menurutnya, setiap dana yang dikelola harus disertai laporan pertanggungjawaban yang baik dan data yang akurat. Hal ini penting agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Buat pelaporan pertanggungjawaban dengan baik, dengan data-data akurat. Sebab pengalaman di Tanah Papua ini, sebagian besar sudah diidentifikasi dan diketahui salah gunakan. Kebijakan pemerintah sudah bagus, tinggal pemerintah punya tugas mengatur, mengelola, dan mengawasi dengan baik,” katanya.
Julian juga meminta aparat kampung dibimbing, terutama dari sisi sumber daya manusia. Tenaga teknis yang membimbing, menurutnya, harus diangkat menjadi pegawai negeri agar dapat mengolah dan mengelola administrasi dengan baik. Pemerintah daerah dan perangkat daerah yang menangani dana kampung, katanya, tidak bisa lepas tangan.
“Mereka harus menuntun, ikut membantu dari sisi administrasi, mengatur dengan baik. Kalau mereka tidak paham, perlu ada pendampingan. Terkait bagaimana penerapannya, bagaimana pencairannya, bagaimana pelaporannya, apa gunanya, apa pengelolaannya. Ini harus disampaikan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, temuan-temuan terkait anggaran pemerintah atau uang negara bisa diperiksa hingga 15 sampai 20 tahun ke depan. Karena itu, ia meminta kepala kampung tidak berpikir bahwa penyalahgunaan anggaran akan luput dari pemeriksaan.
“Jangan berpikir kepala kampung salah gunakan anggaran lalu nanti tidak akan diperiksa. Tetap akan diperiksa, karena itu dana negara, uang negara,” tegasnya.
Julian berharap penggunaan anggaran, khususnya dana kampung dan dana otonomi khusus di Kabupaten Mimika, diatur dengan baik dan diawasi secara terus-menerus oleh pemerintah daerah.
“Semua kontrolnya harus dilakukan. Dana otonomi khusus ini saya lihat banyak yang tidak tahu peruntukannya. Kalau salah gunakan, pertama orang Papua yang belum sejahtera akan semakin tidak sejahtera. Kedua, manfaatnya tidak dirasakan. Kalau salah gunakan, dia akan dapat marah dari orang Papua, dari tulang-tulang orang Papua. Jadi peruntukan dan penggunaannya harus benar-benar baik,” pungkasnya. (Red)
Komentar