MIMIKA BERKABAR – Kabupaten Mimika bersiap menghadapi tantangan fiskal di tahun 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dwi Cholifah mewanti-wanti potensi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minerba.
Kinerja operasional PT Freeport Indonesia yang belum optimal menjadi faktor utama yang memicu kekhawatiran ini.
“Ketergantungan DBH Minerba pada produksi dan harga pasar global sangat tinggi. Jika Freeport belum bisa beroperasi maksimal, dampaknya akan langsung terasa pada pendapatan daerah,” ujar Dwi Cholifah saat ditemui di kantor Pusat Pemerintahan, Senin (20/10/2025).
Selain itu, mekanisme transfer DBH yang berbasis pada audit BPK atas keuntungan bersih perusahaan juga menjadi perhatian.
“Proses audit ini membutuhkan waktu, sehingga transfer DBH juga tidak bisa dilakukan dengan cepat,” imbuhnya.
Akibatnya, APBD Mimika tahun 2026 diprediksi akan mengalami penurunan DBH yang cukup signifikan, mencapai Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,3 triliun.
“Jika biasanya kita bisa merencanakan APBD di kisaran Rp 6,1 triliun hingga Rp 6,5 triliun, tahun depan kami memperkirakan hanya sekitar Rp 5 triliun,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika saat ini tengah berupaya mencari solusi dengan membangun komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
“Kami berharap ada solusi bersama yang bisa meringankan dampak penurunan DBH ini. Masalah ini bukan hanya dihadapi oleh Mimika, tetapi juga daerah-daerah penghasil tambang lainnya,” pungkas Dwi Cholifah. (Red)
Komentar