MIMIKA BERKABAR-Tim Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan program MBG tahun 2026. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Gedung A Lantai 3, Pusat Pemerintahan Mimika, pada Selasa (14/4/2026).
Wakil Bupati Mimika yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong, mengungkapkan bahwa 11 dari 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk sementara tidak beroperasi. Penyebabnya, unit-unit tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi dan standar kelayakan.
“Penghentian ini sifatnya sementara, bukan permanen. Kami lakukan sebagai langkah pencegahan agar layanan tetap aman dan berkualitas, terutama untuk anak-anak,” tegas Emanuel.
“Masalah administrasi belum lengkap, jadi kami hentikan dulu sampai semua persyaratan terpenuhi.”ucapnya.
Dengan demikian, hanya tersisa 7 SPPG yang masih aktif melayani masyarakat. Sebanyak 11 unit lainnya kini sedang menjalani evaluasi dan perbaikan, terutama dalam hal kelengkapan dokumen, sertifikasi, serta standar sanitasi seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Emanuel menambahkan, aspek kelayakan seperti kondisi dapur, tenaga kerja, fasilitas, hingga kebersihan menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menghindari risiko keracunan makanan yang dapat memicu keresahan publik.”Prinsip kami preventif. Jangan sampai makanan yang tidak layak justru berdampak buruk dan menimbulkan opini negatif di masyarakat,” ujarnya.
Selain pengawasan, pemerintah juga gencar melakukan edukasi. Menurut Emanuel, masih ada stigma negatif terhadap program MBG karena minimnya pemahaman warga akan manfaatnya.
“Manfaatnya luar biasa, tujuannya sederhana: anak-anak sehat dan cerdas. Sosialisasi perlu terus dilakukan agar tak ada lagi kesalahpahaman,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, mengakui bahwa jangkauan program MBG di Mimika masih terbatas.
Baru 4 dari 18 distrik yang tersentuh, yaitu Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, dan Kuala Kencana. Jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 41.000 orang, termasuk pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Nalensius menyebut distribusi layanan masih terpusat di wilayah perkotaan. Karena itu, diperlukan dukungan agar program bisa diperluas ke distrik-distrik lain.Terkait 11 SPPG yang disuspensi, Nalensius memastikan pemerintah memberi kesempatan bagi pengelola untuk segera membenahi diri.
“Sesegera mungkin harus diperbaiki. Begitu memenuhi syarat, akan kami buka kembali,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik, termasuk SPPG yang dihentikan sementara, untuk memastikan kesiapan operasional dan menjaga kualitas program MBG di Kabupaten Mimika. (Red)
Komentar