Musrenbang Distrik Mimika Baru Hasilkan 280 Usulan untuk Pembangunan Tahun 2026

MIMIKA BERKABAR – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Distrik Mimika Baru menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat distrik untuk Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Kangguru ini diikuti oleh 12 kelurahan dan 3 kampung di wilayah Distrik Mimika Baru.

Adapun kelurahan yang terlibat meliputi Koperapoka, Otomona, Perintis, Pasar Sentral, Sempan, Kwamki, Timika Indah, Dingo Narama, Kebun Sirih, Timika Jaya, dan Wanagon, serta tiga kampung yaitu Nayaro, Minabua, dan Hangaitji.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Mimika Johannes Rettob, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Mimika, Ananias Faot, menegaskan bahwa musrenbang distrik merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

“Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik, guna memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah Distrik Mimika Baru,” ujar Ananias.

Ia menambahkan, melalui musrenbang ini tidak hanya membahas rencana pembangunan semata, tetapi juga komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ananias Faot menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen mendukung pembangunan inklusif di seluruh wilayah, termasuk Distrik Mimika Baru yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk itu, ia menghimbau agar dalam Musrenbang RKPD tahun 2026 ini, peserta dapat:

1. Menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat;

2. Mengoptimalkan potensi lokal guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna membuka aksesibilitas antar wilayah;

5. Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Saya berharap seluruh peserta musrenbang dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, saran, dan usulan yang konstruktif demi kemajuan Distrik Mimika Baru di masa yang akan datang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, mengungkapkan bahwa sebanyak 280 usulan telah disepakati untuk diajukan ke tingkat kabupaten.

Seluruh usulan tersebut sudah masuk dalam sistem dan akan diverifikasi oleh Bappeda serta tim eksistensi.”Kami berharap data yang kami berikan dapat diverifikasi dan diproses sesuai harapan masyarakat dari seluruh kelurahan dan tiga kampung. Usulan ini sangat penting bagi masyarakat,” ujar Joel.

Ia merinci beberapa prioritas utama yang menjadi perhatian, antara lain:Pertama, perbaikan kantor distrik yang saat ini sudah tidak layak pakai.

“Kantor kami hanya memiliki dua ruangan, sementara masyarakat yang datang untuk pengurusan administrasi sangat banyak dan lahan parkir pun sudah tidak memadai. Kami berharap ada perhatian untuk pembangunan kantor baru,” jelasnya.

Kedua, pembangunan infrastruktur meliputi drainase, jalan, dan jembatan. Joel menekankan pentingnya pengukuran yang akurat untuk setiap usulan. “Kami sudah mendapat informasi dari Dinas PU bahwa usulan untuk drainase, jalan, dan jembatan harus disertai ukuran panjang dan lebar yang jelas.

Untuk jalan yang belum diaspal, kami perlu mengukur berapa kilometer atau meternya, demikian juga untuk drainase dan jembatan harus detail ukurannya,” terangnya.

Ketiga, program rumah layak huni yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, penanganan kebersihan kota dan pengelolaan sampah. “Masalah sampah adalah persoalan yang langsung menyentuh masyarakat setiap hari. Kebersihan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Ini menjadi prioritas utama kami,” tegas Joel.

Kelima, ketersediaan air bersih. Ia menjelaskan bahwa program air bersih sudah dalam tahap pelaksanaan lanjutan.

Beberapa wilayah sudah masuk program dan sisanya akan diproses secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Dinas PUPR.Joel juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait pemeliharaan fasilitas umum, khususnya lampu jalan.

“Saya sangat menyayangkan seringkali lampu jalan yang baru dipasang cepat rusak karena pipanya patah akibat ulah oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga bersama fasilitas yang ada agar dapat dinikmati hasilnya,” imbaunya.

Ia berharap seluruh usulan yang telah dibahas dalam musrenbang ini dapat terakomodir dalam anggaran 2026. “Yang menjadi prioritas adalah usulan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk usulan jangka panjang mungkin bisa masuk dalam perencanaan jangka menengah, tapi yang sifatnya mendesak dan dirasakan langsung masyarakat harus betul-betul diperhatikan dan diakomodir,” pungkas Joel. (Red)