MIMIKA BERKABAR – Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Mimika melakukan upaya pengembangan dan pengelolaan ekowisata mangrove di Kampung Poumako, dengan mengedepankan pendekatan sesuai budaya suku Kamoro bernama Piripa.
Sebagai dinas yang baru dibentuk, Disparekraf melaksanakan kunjungan perdana sekaligus sosialisasi kepada masyarakat RT 09 Kampung Poumako.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan visi bersama dalam menjaga dan melindungi fasilitas yang telah ada di kawasan ekowisata.
Kepala Dinas Disparekraf Mimika, Elisabeth Cenawatin, menjelaskan bahwa pendekatan Piripa dipilih agar pesan tentang pentingnya menjaga ekowisata bisa mudah dipahami masyarakat.
Hal ini juga menjadi langkah antisipasi mengingat sebelumnya ditemukan beberapa material pembangunan trek serta tandon penampungan air yang dicuri.
“Sosialisasi kami lakukan dengan cara duduk bersama, sambil bakar ikan, bakar sagu dan makan bersama. Kami ajak masyarakat RT 09 untuk bersama-sama menjaga ekowisata yang ada,” ujar Elisabeth Rabu (21/01/2026).
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat setempat mengusulkan agar pembangunan trek atau jembatan dilanjutkan hingga menghubungkan kampung Pomako dengan kawasan ekowisata.
Selain sebagai akses untuk menyeberang, hal ini juga diharapkan bisa mempermudah akses menuju sanggar Tikiri yang ada di kampung.
“Mereka menyampaikan terima kasih atas upaya pengembangan yang telah dilakukan, dan mengusulkan agar trek tersebut dibangun hingga ke kampung mereka,” tambahnya.
Ke depannya, Disparekraf berencana membangun pondok wisata sebagai persinggahan pengunjung serta pagar keliling kawasan untuk menjaga keamanan fasilitas.
Namun yang paling utama, pengembangan ekowisata mangrove ini diarahkan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Wilayah tersebut akan difungsikan sebagai tempat untuk memamerkan dan menjual hasil karya masyarakat, seperti anyaman, ukiran, serta hasil tangkapan lokal seperti karaka dan ikan.
“Saya melihat RT 09 Kampung Poumako sangat cocok dijadikan kampung wisata. Pertemuan beberapa hari lalu menjadi momen bagus untuk membahas bersama bagaimana pengelolaan ekowisata ke depannya,” ucap Elisabeth.
Menurutnya, wilayah pesisir pantai Kabupaten Mimika memiliki hutan mangrove (mangi-mangi) seluas kurang lebih 300.000 hektar yang menyebar sepanjang garis pantai.
Hutan mangrove bukan hanya sebagai benteng alam dan kawasan lindung adat, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya suku Kamoro.
“Kekayaan alam yang dianugerahkan ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Mimika, dari pegunungan hingga pesisir pantai,” tegasnya.
Disparekraf juga menerapkan konsep pariwisata berbasis masyarakat dalam pengembangan ekowisata mangrove ini. Konsep ini menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek sekaligus objek dalam manajemen pariwisata, dengan peran sebagai pelaku, penerima manfaat, dan pembuat kebijakan.
Konsep ini juga sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan pro rakyat. Hal ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan ekowisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. (red)
Komentar