MIMIKA BERKABAR – Peningkatan mutu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Mimika diidentifikasi sebagai kunci utama dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut.
Analisis terkini menunjukkan potensi SMK belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara Provinsi Papua Tengah mencatat jumlah pengangguran mencapai empat belas ribu orang dengan Mimika sebagai kabupaten dengan angka tertinggi yaitu sekitar tujuh ribu orang.
Menurut Kepala Sekolah SMK PK Negeri 1 Mimika Drs. Selsius E. Aron, M.Pd dalam rillisnya yang dikirim ke redaksi Mimika Berkabar, Rabu (21/01/2026) bahwa, Berdasarkan Amandemen Keempat UUD 1945, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar dua puluh persen yang menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
SMK memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kerja terampil dengan sikap profesional, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ASEAN Free Trade Area.
“Lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang komprehensif, mulai dari keimanan dan ketaqwaan, jiwa kebangsaan, karakter yang baik, hingga kemampuan teknis dan jiwa kewirausahaan,” ujar Selsius Aron.
Manfaat pendidikan kejuruan dirasakan secara luas oleh peserta didik, dunia kerja, dan masyarakat.
Bagi peserta didik dapat meningkatkan kualitas diri dan penghasilan, bagi dunia kerja memperoleh tenaga kerja berkualitas, sementara bagi masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.
Namun kondisi nyata SMK di Mimika menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan.
Sebanyak delapan standar pendidikan menjadi tolok ukur peningkatan kualitas, namun batasan penggunaan dana BOS dan BOPDA menyulitkan upaya perbaikan sarana prasarana, ruang praktik, serta pembaruan peralatan yang sesuai dengan standar industri modern saat ini.
“Kita melihat fenomena yang mengkhawatirkan, tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK Penduduk Asli Papua, sementara dunia kerja di wilayah Mimika mayoritas masih mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua,” jelas Selsius.
Bahkan di berbagai sektor seperti supermarket, bank, bandara, hingga satpam, hampir tidak ditemukan lulusan SMK OAP yang diterima untuk bekerja.
Menurutnya, jika tidak ada kebijakan keberpihakan secara komprehensif dari pemerintah daerah, maka SDM Papua akan terus menjadi penonton setia dalam pembangunan daerah.
“Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat menjadi masalah sosial ekonomi dan keamanan di masa mendatang,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan perlu bersinergi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengambil langkah konkret.
Di antaranya adalah menyusun Peraturan Daerah tentang keberpihakan dunia kerja dan memperkuat kerja sama dengan industri termasuk PT. Freeport Indonesia beserta subkontraktornya.
“Kabupaten Mimika memiliki perusahaan raksasa skala dunia yang bisa menjadi potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa SMK khususnya OAP,” ungkap Selsius.
Upaya peningkatan kapasitas juga perlu dilakukan mulai dari manajerial kepala sekolah, profesionalisme guru melalui pelatihan berkelanjutan, hingga pembaruan peralatan praktik sesuai standar industri 4.0.
Dukungan terhadap pembelajaran Teaching Factory juga perlu digalakkan untuk menumbuhkan sikap dan bakat kewirausahaan di kalangan siswa.
“Kita harus memastikan dana yang disediakan sesuai kebutuhan riil sekolah, termasuk memanfaatkan dana Otsus untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa OAP mulai dari pakaian, sepatu, tas, hingga makan minum,” katanya.
Kegiatan Job Fair perlu secara berkala digelar untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada lulusan SMK, sementara Peraturan Daerah proteksi tenaga kerja lokal dapat menjadi pijakan untuk mengharuskan dunia kerja merekrut lulusan SMK dari Mimika dengan memberikan pelatihan tambahan jika diperlukan.
Peran SMK juga perlu ditingkatkan sebagai bursa kerja yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja serta sebagai tempat pelatihan vokasi seperti program Vocational School Graduate Academy yang pernah diadakan di daerah ini.
Kerjasama dengan pihak luar negeri juga dapat dibangun untuk memberikan kesempatan bagi lulusan SMK Mimika yang memenuhi standar global untuk bekerja di luar negeri.
“Dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan kolaborasi semua pihak terkait, diharapkan SMK dapat mewujudkan semangat slogan ‘SIAP BMW’ yaitu siap bekerja, siap melanjutkan pendidikan dan siap wirausaha,” pungkas Selsius.
Hal ini tidak hanya akan mengurangi angka pengangguran namun juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika. (red)
Komentar