MIMIKA BERKABAR – Proyek pembangunan rumah genset di Distrik Pomako, Kabupaten Mimika menjadi sorotan karena diduga memiliki mutu konstruksi yang rendah dan melanggar Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019. Perpres tersebut mengatur prioritas bagi pengusaha asli Papua dalam proyek pemerintah.
Ketua Gapensi Mimika, Bosko Pogolamum, dalam rillis yang disampaikannya ke Redaksi Mimikaberkabar.com, Kamis (6/11/2025) mengungkapkan kekhawatiran serius terkait kualitas bangunan.
Ia menyoroti kerusakan struktur yang terjadi saat pengerjaan, bahkan bangunan yang baru dikerjakan sudah roboh.
Menurut Bosko, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan proyek.
Selain itu, Bosko mengingatkan bahwa lokasi proyek berada di daerah rawan bencana. Jika pondasi dan struktur tidak kuat, rumah genset berisiko ambruk dan membahayakan lingkungan sekitar.
Gapensi Mimika juga menyoroti praktik “pinjam bendera” yang masih marak, di mana pengusaha non-Papua menggunakan perusahaan milik orang Papua untuk mendapatkan proyek.
Bosko menilai praktik ini sebagai pengkhianatan terhadap amanat Perpres dan aspirasi masyarakat Papua.
Bosko mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera melakukan audit mutu dan investigasi menyeluruh terhadap proyek ini. Ia juga meminta transparansi dalam proses tender dan pengawasan serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar.
Ia mengungkapkan adanya kontraktor yang meminjam perusahaan untuk mendapatkan banyak proyek sekaligus, sehingga kualitas pekerjaan menjadi terabaikan.
“Bukan hanya satu perusahaan yang terlibat dalam praktik pinjam bendera ini, ada banyak CV yang dipinjam. Bagaimana mungkin satu kontraktor bisa mengerjakan enam proyek sekaligus dengan baik, Ini sama saja dengan mematikan potensi pengusaha Papua secara perlahan. Bagaimana mungkin orang Papua bisa belajar berbisnis dengan benar jika praktik seperti ini terus dibiarkan,” pungkasnya (red)
Komentar