MIMIKA BERKABAR.COM– Program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai penggerak ekonomi desa mulai memasuki tahap implementasi di berbagai wilayah, tak terkecuali di Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.
Namun, perjalanannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait infrastruktur dan dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, saat ditemui pada Jumat (28/8/2026), mengungkapkan bahwa secara administratif, Koperasi Merah Putih di kampungnya sudah siap.
“Akta pendirian Notaris dan badan hukum sudah ada,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk 133 kampung di wilayahnya sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional ini.
Namun, Edyson menyoroti sejumlah kendala signifikan yang menghambat operasional koperasi, terutama menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan Dana Desa.
“Koperasi Merah Putih di Mimika,terutama di kampung-kampung belum bejalan secara maksimal, apalagi Dana Desa yang di bagi dari pusat mengalami penurunan yang sangat terasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibatnya dari beberapa program Strategi Nasional Atau (PSN) seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan juga koperasi merah putih KDMP tersebut”jelasnya.
Kebijakan efisiensi ini memang berdampak pada seluruh desa di Indonesia. Berdasarkan laporan, anggaran Dana Desa tahun 2026 mengalami pemangkasan yang signifikan, sementara fokus penggunaannya diarahkan pada kegiatan lainnya.
Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dinilai mampu menggerakkan ekonomi desa secara nyata.
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa MBG menciptakan perputaran uang hingga Rp10,8 miliar per tahun di setiap desa, jauh lebih besar dibandingkan alokasi Dana Desa yang sebelumnya rata-rata Rp1 miliar.
“Dengan MBG, kita tambah sekitar Rp10 miliar,” ujar Presiden dalam peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk beberapa waktu lalu.
Meski potensi ekonomi dari MBG besar, tantangan utama Koperasi Merah Putih di Mawokauw Jaya adalah persoalan lahan.
“Gedung koperasi belum ada. Sementara di Kabupaten Mimika baru di wilayah Atuka yang sudah memiliki gedung menggunakan dan APBD.
Di kampung Mawokauw Jaya sendiri, lokasi harus dihibahkan oleh masyarakat pemilik tanah kepada pemerintah kampung, tetapi saat ini pemilik tanah belum ada yang bersedia menghibahkan,”papar Edyson.
Ia menambahkan, jika pun ada, pemerintah harus membelinya, yang menjadi persoalan baru di tengah keterbatasan anggaran.
Kondisi ini berbeda dengan Kampung Atuka yang telah meresmikan Koperasi Merah Putih pada April 2026. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, bahkan memuji gedung koperasi di Atuka yang dibangun secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui APBD sebelum adanya dana dari kementerian.
Di Atuka, lokasi pembangunan berada di atas aset pemerintah kampung sehingga tidak menimbulkan masalah hukum.
Kepala Kampung Mawokauw Jaya optimistis koperasi dapat berjalan jika pengurus sudah siap dan sarana fisik terpenuhi.
“Pengurus koperasi yang sudah siap dapat mengajukan usulan keperluan koperasi melalui badan usaha milik negara seperti bank yang sudah ditentukan, Pertamina, Bulog dan lainya yang akan menjadi mitra Koperasi dan Merah Putih,” jelasnya.
Saat ini, yang menjadi pertanyaan dan kendala utama adalah kesiapan lahan dan pembangunan gedung, sementara kesiapan pengurus dan dukungan pemerintah daerah dinilai sudah ada. (Red)
Komentar