MIMIKA BERKABAR.COM- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Tengah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mimika.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa ini menyasar dua BUMDes, yaitu BUMDes Karya Mandiri di Kampung Mawokauw Jaya dan BUMDes Nawaripi Jaya di Kampung Nawaripi.
Fanny Rahmadani, perwakilan Tim BPKP Provinsi Papua Tengah, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat akuntabilitas keuangan BUMDes berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya.
“Kami memberikan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis terkait pengelolaan, peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas keuangan di BUMDes,” ujarnya saat ditemui di Bali Kampung Mawokauw Jaya pada, Senin (22/6/2026).
Ia menambahkan, permasalahan utama yang ditemukan adalah masih minimnya pemahaman pengurus BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan.
“Kami datang ke Mimika untuk melihat kondisi BUMDes di kabupaten ini. Masalahnya masih terkait pemahaman pembuatan atau penyusunan laporan keuangan,” jelas Fanny.
Kegiatan bimtek ini difokuskan pada dua BUMDes yang menjadi sampel pengawasan BPKP.
BPKP berperan sebagai quality insurance yang mendukung pengelolaan dan tata kelola BUMDes agar lebih transparan dan akuntabel.
Sesuai amanat, dana desa merupakan instrumen vital dalam membangun Indonesia dari pinggiran sehingga diperlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BPKP Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, kehadiran BPKP sangat penting bagi keberlangsungan BUMDes ke depan.
“Kami pemerintah kampung mengapresiasi kegiatan ini. BPKP sendiri beberapa waktu lalu sudah melaksanakan pemeriksaan aset di kampung kami,” ujarnya.
Edyson berharap seluruh komponen pengurus BUMDes dapat menjalankan usaha di setiap unit dengan baik.
“Harapan kami, kemajuan BUMDes di Kampung Mawokauw Jaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah kampung mendukung proses pembangunan,” tambahnya.
Ia memaparkan, BUMDes di kampungnya saat ini memiliki beberapa unit usaha, antara lain, depot air minum, pertanian, bengkel las dan peternakan. Sebelumnya juga terdapat unit usaha penanganan sampah lingkungan, namun untuk sementara dievaluasi karena prospeknya kurang baik akibat iuran masyarakat yang tidak berjalan.
Senada dengan itu, Kepala Kampung Nawaripi, Norbertus Ditubun, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPKP Provinsi Papua Tengah.
Ia mengungkapkan bahwa BUMDes Nawaripi Jaya sebenarnya sudah terdaftar secara nasional, namun dalam beberapa tahun terakhir pengelolaannya belum maksimal.
“Kami sudah memiliki standar nasional, tetapi masih membutuhkan pelatihan khusus tentang administrasi. Terima kasih banyak atas respons dan perhatian pemerintah yang langsung merespons permintaan kami. Ini hal yang luar biasa,” ujar Norbertus.
Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik karena dana yang dikelola BUMDes merupakan uang negara dari Dana Desa.
“Uang negara ini perlu tata kelola yang baik. Yang mengelola harus tahu tentang ilmunya. Pengurus harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan agar bisa mengelola uang negara untuk mensejahterakan warga di kampungnya masing-masing,” tegasnya.
Norbertus berharap kegiatan bimtek seperti ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke kampung-kampung lain di Kabupaten Mimika.
“Mungkin tahun ini bisa dilaksanakan di Kampung Mawokauw Jaya, tahun depan bisa dilengkapi di desa-desa lain,” harapnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per Juni 2024, tercatat ada 65.941 BUMDes di Indonesia, dengan 18.850 di antaranya telah berbadan hukum.
BPKP sendiri telah mengembangkan aplikasi Transformasi Digital Sistem Akuntansi (Forsa) yang dapat dimanfaatkan BUMDes untuk membuat laporan keuangan secara otomatis guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (Red)
Komentar