MIMIKA BERKABAR.C0M – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika hingga pertengahan Mei 2026 masih tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika per 15 Mei 2026, serapan anggaran baru mencapai sekitar 11,38 persen atau Rp560 miliar dari total APBD sebesar Rp5,6 triliun.
Rendahnya serapan anggaran terutama terjadi pada sektor infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut pun mendapat sorotan dari berbagai pihak.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan keterlambatan serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kenaikan harga material bangunan, biaya transportasi, hingga penyesuaian harga satuan pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Harga barang hampir di seluruh Indonesia mengalami kenaikan hingga sekitar 22 persen,” kata Johannes kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, kenaikan biaya tidak hanya terjadi pada material konstruksi, tetapi juga bahan bakar dan ongkos distribusi yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
Pemkab Mimika saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap harga satuan pekerjaan agar sesuai dengan kondisi riil. Akibat proses tersebut, sejumlah proyek fisik belum berjalan maksimal dan kegiatan yang masih berjalan didominasi belanja jasa.
Johannes menjelaskan kondisi serupa juga dialami banyak daerah lain di Indonesia dan sering dibahas dalam forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Ia menambahkan, kenaikan biaya pelaksanaan proyek juga memengaruhi minat kontraktor mengikuti tender karena nilai kontrak dinilai tidak lagi sebanding dengan beban pekerjaan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, lebih memilih melakukan penyesuaian volume pekerjaan dibanding menaikkan nilai anggaran proyek. Beberapa kegiatan bahkan berpotensi menggunakan mekanisme Contract Change Order (CCO) untuk menyesuaikan ruang lingkup pekerjaan.
Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu juga menjadi tantangan tersendiri karena proyek harus diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.
Johannes berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan mendukung proses pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Mimika. (Red)
Komentar