MIMIKA BERKABAR – Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan menggelar asesmen kompetensi bagi 668 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Asesmen ini dijadwalkan berlangsung pada 24-27 November 2025 dan melibatkan ASN dari berbagai tingkatan dan bidang.
Menurut Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk memastikan ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.
“Kami ingin ASN Mimika menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang handal dan profesional,” ujar Ananias Faot saat apel pagi di kantor pusat Pemerintahan, Senin (17/11/2025).
Ananias Faot menambahkan bahwa asesmen ini bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memetakan potensi dan area pengembangan masing-masing ASN.
“Asesmen ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memetakan potensi dan area pengembangan ASN,” tegas Ananias Faot.
Hasil asesmen akan digunakan sebagai dasar penyusunan program pelatihan yang lebih tepat sasaran, sehingga ASN dapat terus meningkatkan kompetensinya.
Prioritas peserta asesmen diberikan kepada pejabat struktural, ASN di unit pelayanan teknis daerah (UPTD), serta pegawai dengan pangkat tinggi yang belum menduduki jabatan strategis.
Sementara itu, tenaga pendidik dan kesehatan yang masih aktif di lapangan dikecualikan, kecuali jika sudah tidak lagi memegang jabatan fungsional.
ASN yang telah mengikuti asesmen serupa pada tahun 2023, serta mereka yang telah lulus seleksi terbuka dan uji kompetensi, juga tidak diwajibkan untuk mengikuti asesmen kali ini.
Selain asesmen kompetensi umum, Pemkab Mimika juga akan menerapkan mekanisme khusus untuk menjaring calon kepala distrik yang berkualitas.
Setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) distrik diminta untuk mengusulkan tiga nama terbaik, yang kemudian akan mengikuti serangkaian wawancara dan seleksi ketat.
Dengan langkah ini, Pemkab Mimika berharap dapat mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, kompeten, dan berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di masa depan. (Red)
Komentar